TANJUNG REDEB – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menggelar Sosialisasi Pengakuan dan Perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Berau (MHA), di Kabupaten Berau, Jumat (11/10/2022). Ini sebagai salah satu upaya Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Timur. Kepala DPMPD Kaltim melalui Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy Noor Fathoni mengatakan Pengakuan dan Perlindungan […]

Read More

KUTIM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menggelar Sosialisasi tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA), di Grand Victoria Hotel Sangatta, Selasa (17/11/2022).   “Melalui sosialisasi para peserta nantinya akan mendapatkan penjelasan secara utuh dan komprehensif, tentang mekanisme serta strategi percepatan PPMHA di Kabupaten Kutai Timur,”ujar Kepala DPMPD Kaltim dalam sambutan yang […]

Read More

Setelah melewati beberapa Diskusi Terfokus PADI Indonesia dan Perkumpulan HuMa bersama Wakil Bupati Paser, Sekertaris Daerah Paser, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Paser, serta beberapa Akademisi dan di bantu oleh beberapa ahli, akhirnya mengeluarkan PERATURAN BUPATI PASER Nomor 67 Tahun 2017 tentang PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PASER. PERBUB ini […]

Read More

Pelatihan Kapasitas CSO Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkeadilan Gender Dan Inklusi Sosial Di Landscape Bulungan Gender dan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan, sejak awal proses manusia mulai memanfaatkan alam untuk bertahan dan melanjutkan hidup maka sejak itu pulalah nilai-nilai gender terintegrasi dan terbukti mampu menjaga keseimbangan alam […]

Read More

SURAT PERNYATAAN BERSAMA : MENGUKUHKAN KAWASAN KELOLA HUTAN ADAT DI KABUPATEN PASER Hutan adat sudah dikenal semenjak berabad-abad lamanya oleh masyarakat adat Paser yang berdiam di sekitar dan di dalam kawasan Hutan. Pada perkembangannya sampai saat ini Pemerintah daerah dan Pusat belum mengakui secara legal/resmi mengenai atas hak hutan adat yang telah dikelola oleh masyarakat […]

Read More