Bogor, 12 Februari 2019.

60 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Pemantau Independen Kehutanan menilai terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 106 tahun 2018 akan berdampak meningkatnya laju kehilangan hutan alam di Indonesia. Peraturan ini telah membebaskan status perlindungan terhadap spesies kayu endemik yang sebelumnya dilindungi sehingga bebas untuk dimanfaatkan dan diperdagangkan.

PermenLHK No 106 tahun 2018 sebagai perubahan kedua dari PermenLHK No 20 tahun 2018 telah mengubah status 10 spesies kayu dari lampiran daftar kayu yang dilindungi. Sebagian besar diantaranya termasuk dalam katetegori langka dan terancam punah. Spesies kayu tersebut antara lain; kayu Besi/Merbau Maluku (Intsia palembanica), Ulin (Eusideroxylon zwagery), Damar Pilau (Agathis bornensis), Palahlar Mursala (Dipterocarpus cinereus), Palahlar Nusakambangan (Dipterocarpus littolaris), Kokoleceran (Vatica bantamensis), Upan (Upuna bornensis), Medang lahu (Beilschmiedia madang), Kempas Malaka (Koompasia malaccensis), Kempas Kayu Raja (Koompasia exselsa). Spesies-spesies ini tumbuh secara alami di hutan alam dengan populasi semakin menipis.

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam perubahan aturan ini adalah banyaknya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang menebang spesies kayu dilindungi terkendala dalam proses penataan hasil hutan. Hal lain adalah timbulnya permasalahan hukum ketika IUPHHK-HA menebang kayu dengan status dilindungi di areal kerja konsesinya sehingga pasokan bahan baku di sektor hilir terkendala.

Dhio Teguh Ferdyan, pengkampanye JPIK mengatakan kelonggaran yang diberikan pemerintah kepada pemilik izin IUPHHK-HA justru bertolak belakang dengan semangat perlindungan keanekaragaman hayati dan penegakan hukum dari peraturan sebelumnya. Apalagi 8 dari 10 jenis kayu ini berdasarkan IUCN red list dikategorikan sebagai spesies yang kritis, genting, dan rentan, bahkan 5 diantaranya merupakan spesies endemik.

“Dengan mempertimbangkan rendahnya populasi dan tingginya tingkat keterancaman, seharusnya KLHK tetap menjadikan spesies tersebut dalam kategori dilindungi, bukan malah membuka peluang dan memberikan kebebasan pemanfaatan kayu terancam punah”, tegas Dhio.

Menelisik ulin sebagai salah satu spesies kayu yang statusnya berubah menjadi tidak dilindungi, merupakan kayu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat Dayak. Keterkaitan ulin dengan masyarakat adat Dayak tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan kayu untuk rumah panjang dan patung sebagai simbol, lebih dari itu ulin memiliki kaitan erat dengan kebudayaan masyarakat adat Dayak. “Bagi mereka kehilangan ulin berarti hilangnya jati diri dan kebudayaan, karena bagi masyarakat adat pohon ulin bukan bernilai dari banyaknya kubikasi tapi daun, batang dan buah seluruhnya mengandung arti, karena itu bagian tak terpisahkan bagi masyarakat adat dan masyarakat Dayak”, ujar Ahmad SJA Direktur PADI Indonesia.

Pemberlakuan PermenLHK No 106 tahun 2018 dikhawatirkan membuka ruang bagi para pemburu kayu-kayu eksotis benilai ekonomi tinggi untuk memperdagangkannya secara masif, pada akhirnya menjadi tanda-tanda kehancuran keanekaragaman hayati.

Catatan Editor:
• JPIK adalah Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia yang berdiri dan dideklarasikan pada 23 September 2010. Saat ini JPIK terdiri dari 60 Organisasi Non pemerintah anggota aktif yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Dibentuknya JPIK merupakan komitmen dari masyarakat sipil Indonesia untuk berkontribusi aktif menuju tata kelola kehutanan yang lebih baik.

• PADI Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan untuk memfasilitasi, mendampingi dan menjembatani masyarakat dalam partisipasinya terhadap proses pembangunan (pertanian, kehutananan, perikanan, perkebunan) yang berdasarkan kearifan masyarakat setempat (lokal) dilandasi nilai – nilai sosial, budaya, ekonomi masyarakat dan berperan aktif dalam proses pengembangan demokratisasi serta menghargai nilai Hak – Hak Asasi Manusia. PADI Indonesia Lembaga yang tumbuh dan berkembang di tengah – tengah masyarakat tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

• IUCN red list adalah indikator penting kesehatan keanekaragaman hayati dunia. IUCN red list memberikan informasi tentang jangkauan, ukuran populasi, habitat dan ekologi, penggunaan dan/atau perdagangan, ancaman, dan tindakan konservasi yang akan membantu menginformasikan keputusan konservasi yang diperlukan.

Kontak Untuk Wawancara:
Dhio Teguh Ferdyan (081374139842; dhio.jpik@gmail.com)
Ahmad SJA (08125326204; amonglumut@padi.or.id)

https://apahabar.com/2019/02/ramai-ramai-tolak-revisi-aturan-perlindungan-tumbuhan-dan-satwa-liar/

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.